=========================================
Massa Desak Copot Kadamkar dan Tantang Wawako Tes Urine, KARSS Sebut Janji Politik Pemkot Palembang Gagal Total
MEDIABBC.co.id, PALEMBANG – Gelombang kritik terhadap Pemerintah Kota Palembang kembali menguat. Ratusan massa yang mengatasnamakan Koalisi Aktivis Revolusioner Sumatera Selatan (KARSS) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Palembang, Rabu (17/6/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343.
Dalam aksi tersebut, massa melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Palembang. Mereka menilai berbagai program yang selama ini digembar-gemborkan kepada publik tidak kunjung menunjukkan hasil nyata di lapangan.
Selain menagih realisasi janji politik, massa juga menyoroti dugaan ketidaktransparanan dalam proses rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang. Tak hanya itu, massa turut menuntut klarifikasi dari Wakil Wali Kota Palembang terkait isu yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba.
Koordinator aksi, Yayan Joker, menyebut berbagai program yang pernah dijanjikan kepada masyarakat hingga kini masih jauh dari harapan.
“Program-program yang dijanjikan kepada masyarakat seharusnya sudah selesai pada akhir 2025. Faktanya, hingga pertengahan 2026 masyarakat masih menghadapi persoalan yang sama. Pengangguran masih tinggi, anak putus sekolah masih ada, banjir masih terjadi di berbagai titik, dan kondisi anak sungai masih memprihatinkan,” ujar Yayan dalam orasinya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya jurang yang lebar antara janji politik dan realitas yang dirasakan masyarakat.
“Kami melihat rakyat terus disuguhi slogan, tetapi hasil konkret di lapangan belum terlihat sesuai dengan yang dijanjikan. Masyarakat berhak mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap visi yang pernah disampaikan kepada publik,” tegasnya.
Dalam aksinya, KARSS juga secara terbuka meminta Wali Kota Palembang mencopot Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang, Kemas Haikal.
Massa menuding proses rekrutmen PJLP di lingkungan Damkar tidak dilakukan secara terbuka dan profesional sehingga memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keadilan serta transparansi penerimaan tenaga kerja tersebut.
“Kami meminta Wali Kota melakukan evaluasi total terhadap Kepala Dinas Damkar. Jika benar terdapat proses yang tidak transparan dalam rekrutmen PJLP, maka hal itu merupakan bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja yang adil,” kata Yayan.
Tak berhenti pada satu dinas, KARSS bahkan mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai gagal menjawab berbagai persoalan kota.
Massa menilai sejumlah isu strategis seperti banjir, kemiskinan, pendidikan, hingga tata kelola pelayanan publik belum menunjukkan perbaikan signifikan.
“Kami meminta Wali Kota tidak ragu mencopot kepala dinas yang tidak memiliki keseriusan dalam bekerja untuk masyarakat. Jabatan publik bukan sekadar posisi administratif, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan,” seru Yayan.
Sementara itu, aktivis KARSS lainnya, Hendri Zikwan, menyoroti tanggung jawab politik Wakil Wali Kota Palembang terhadap janji-janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
Menurut Hendri, pejabat publik harus berani mempertanggungjawabkan setiap pernyataan dan komitmen yang telah disampaikan kepada warga.
“Publik berhak meminta pertanggungjawaban atas janji yang pernah disampaikan. Jika target-target yang dijanjikan tidak tercapai, maka harus ada penjelasan yang terbuka kepada masyarakat,” katanya.
Terkait isu dugaan penyalahgunaan narkoba yang berkembang di media sosial, Hendri meminta agar persoalan tersebut dijawab secara terang dan tidak dibiarkan menjadi spekulasi publik.
“Kami meminta yang bersangkutan memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat. Jika diperlukan, lakukan tes urine agar tidak ada ruang bagi polemik dan dugaan yang terus berkembang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, KARSS juga mengumumkan rencana menggelar aksi lanjutan secara berkala sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Mereka mengaku akan mengawal berbagai temuan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan kinerja pemerintah, termasuk menelaah hasil audit lembaga pemeriksa keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan di Kota Palembang.
“Kami tidak akan berhenti pada aksi hari ini. Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan harus terus dilakukan. Kami akan kembali menyampaikan berbagai temuan yang kami peroleh kepada publik,” kata Hendri.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Palembang, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang, maupun Wakil Wali Kota Palembang terkait tuntutan dan tudingan yang disampaikan massa aksi.(H Rizal).
