=========================================
MEDIABBC.co.id – PALEMBANG – Gelombang protes menerpa manajemen RSUD BARI Palembang. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (DPP LSM GRANSI) bersama Forum LSM Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Palembang pada Rabu (9/9/2026). Mereka membongkar dugaan penyimpangan anggaran miliaran rupiah hingga buruknya fasilitas dan pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Koordinator aksi sekaligus Ketua GRANSI, Supriadi, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melakukan evaluasi total terhadap jajaran manajemen RSUD BARI, khususnya terkait penggunaan anggaran operasional dan perawatan kurun waktu 2024–2026.
Massa menuding realisasi anggaran senilai ratusan miliar rupiah—yang bersumber dari APBD dan anggaran perawatan gedung serta alat kesehatan—tidak sebanding dengan kondisi riil di lapangan.
“Fasilitas di gedung VIP saja amat memprihatinkan. Plafon bocor, lemari penyimpanan rusak, hingga bel pemanggil perawat tidak berfungsi. Jika fasilitas kelas VIP saja terabaikan, bisa dibayangkan betapa buruknya kondisi di ruang rawat inap kelas biasa,” tegas Supriadi di sela-sela orasi.
Selain kerusakan fisik bangunan, massa menguliti kelayakan peralatan medis vital. Alat CT Scan bernilai tinggi dilaporkan kerap rusak dan mangkrak, padahal pemeliharaan peralatan kedokteran menyerap dana hingga puluhan miliar rupiah. Tak berhenti di situ, pelayanan di Unit Gawat Darurat (UGD) turut disorot akibat maraknya aduan masyarakat terkait dugaan intimidasi oleh oknum petugas terhadap pasien.
Merespons temuan tersebut, GRANSI dan Forum LSM Bersatu menyuarakan empat tuntutan krusial kepada Wali Kota Palembang:
Copot Dirut dan Pejabat Bermasalah: Mendesak perombakan total manajemen serta mengganti Direktur RSUD BARI dengan sosok yang profesional dan berintegritas.
Audit Investigatif: Meminta Wali Kota menginstruksikan Inspektorat melakukan audit komprehensif atas kinerja dan dugaan penyimpangan realisasi anggaran.
Prioritaskan Pelayanan Publik: Menuntut Pemkot Palembang memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
Ancaman Aksi Lanjutan: Mengancam akan menerjunkan massa dalam jumlah jauh lebih besar jika tuntutan tidak segera dipenuhi.
“Kami pastikan kasus ini dikawal tuntas sampai ke ranah hukum. Jika tidak ada tindakan tegas dari Pemkot, kami kembali dengan kekuatan massa yang lebih besar,” ancam Supriadi.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palembang, Arpansa, S.KM., M.Si. Di hadapan massa, pihaknya berjanji menindaklanjuti seluruh tuntutan.
“Aspirasi ini segera kami laporkan kepada pimpinan. Kami pastikan turun langsung melakukan verifikasi lapangan ke RSUD BARI dan menindaklanjuti seluruh poin yang disampaikan,” ujar Arpansa.
Massa aksi menanti tindak lanjut bila dalam satu pekan ini tidak di di tindak secara serius maka massa akan turun kembali Dangan massa yang lebih banyak”ujar koordinator aksi.
(Jack-red)
