=========================================
========================================
MEDIABBC.co.id,.Palembang, 9 November 2026 – Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Untuk Rakyat (GEMPUR) Sumatera Selatan secara resmi mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk menggelar aksi unjuk rasa sekaligus menyerahkan laporan masyarakat yang memuat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta dugaan penyalahgunaan anggaran konsumsi rapat pada sejumlah puskesmas di Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2025–2026.
Aksi yang dipimpin oleh Koordinator Aksi M. Rahmat tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa dan pemuda terhadap pentingnya pengawasan penggunaan keuangan negara, khususnya anggaran di sektor kesehatan yang seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut GEMPUR Sumsel, laporan tersebut disusun berdasarkan informasi masyarakat, hasil pemantauan lapangan, serta data yang telah dihimpun. Atas dasar itu, GEMPUR meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara profesional, independen, dan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang berkaitan.
Adapun puskesmas yang menjadi objek laporan meliputi:
1. Puskesmas Mariana
2. Puskesmas Rambutan
3. Puskesmas Pengumbuk
4. Puskesmas Semuntul
5. Puskesmas Dana Mulya
6. Puskesmas Mekar Sari
7. Puskesmas Karang Manunggal
8. Puskesmas Karang Agung Ilir
9. Puskesmas Muara Telang
10. Puskesmas Sri Katon
11. Puskesmas Makarti Jaya
12. Puskesmas Cinta Manis
13. Puskesmas Sungai Dua.
Dalam orasinya, GEMPUR Sumsel mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan agar segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil dan meminta keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Dana JKN, Dana BOK, maupun anggaran konsumsi rapat pada puskesmas yang dilaporkan, sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Koordinator Aksi M. Rahmat menegaskan bahwa perjuangan GEMPUR Sumsel tidak akan berhenti pada penyampaian laporan semata.
«”Kami ingin memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu kami akan terus mengawal proses hukum ini, melakukan aksi lanjutan, serta menyampaikan aspirasi secara berkelanjutan hingga laporan yang kami sampaikan memperoleh tindak lanjut yang jelas. Kami berharap seluruh kepala puskesmas yang menjadi objek laporan dipanggil dan diperiksa apabila diperlukan dalam proses penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila nantinya ditemukan bukti yang cukup, kami meminta agar setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses secara tegas tanpa pandang bulu.”»
GEMPUR Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari gerakan masyarakat dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan. Organisasi ini menyatakan akan terus mengawasi perkembangan penanganan laporan tersebut serta menyampaikan aspirasi secara konstitusional sampai terdapat kepastian mengenai tindak lanjut dari aparat penegak hukum.
“Uang negara adalah amanah rakyat. Setiap dugaan penyimpangan harus diusut secara profesional demi menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang bersih, transparan, serta berintegritas.”
GERAKAN PEMUDA DAN MAHASISWA UNTUK RAKYAT (GEMPUR) SUMATERA SELATAN
(Mukhlis)
