=========================================
========================================
MEDIABBC.co.id – JAKARTA — Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuda Pencinta Alam Indonesia (FKPPAI), Alam Slamet Barkah, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, persoalan ini menyangkut keamanan kepala negara, kewibawaan institusi, kedaulatan nasional, serta integritas pemerintahan.
Alam juga menyayangkan maraknya narasi di media sosial yang menggiring opini bahwa kasus ini sekadar pengalihan isu. Ia menilai, penggiringan opini tersebut berpotensi mengaburkan substansi hukum yang harusnya menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai publik disibukkan dengan narasi pengalihan isu, sementara substansi persoalan yang menyangkut keamanan Presiden justru tidak mendapatkan perhatian serius. Ada kesan memobilisasi opini di media sosial untuk mereduksi persoalan ini. Jangan sampai opini yang belum teruji mendahului proses hukum,” tegas Alam dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Kejar Aktor Intelektual, Bukan Cuma Pelaku Lapangan
Alam menekankan bahwa perkara ini sudah masuk ranah hukum formal yang memerlukan pembuktian objektif, bukan sekadar perdebatan spekulatif di ruang publik. Aparat penegak hukum harus diberikan ruang untuk bekerja secara profesional guna membongkar konstruksi peristiwa secara menyeluruh.
Ia meminta agar penyidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan saja, melainkan dikembangkan untuk mengungkap jaringan, pihak yang memerintahkan, hingga dalang di balik layar.
“Jangan hanya mengungkap siapa yang melakukan, tetapi juga siapa yang memerintahkan, merancang, dan berada di balik peristiwa ini. Kalau ada aktor intelektual, ungkap. Kalau ada jaringan terorganisasi, telusuri sampai tuntas,” ujarnya.
Untuk mendukung objektivitas penyelidikan, FKPPAI juga mendorong aparat agar mengamankan seluruh barang bukti—khususnya bukti elektronik, perangkat komunikasi, rekam jejak digital, dan dokumen terkait—guna mencegah manipulasi atau hilangnya informasi.
Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Terkait sanksi, FKPPAI berharap pihak yang terbukti bersalah dijatuhi hukuman berat yang setimpal. Alam mengingatkan bahwa jabatan, pangkat, pengaruh politik, maupun kedudukan sosial tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari jerat hukum.
“Kalau terbukti melakukan tindak pidana, hukum harus ditegakkan secara tegas tanpa ada perlindungan karena kekuasaan. Negara harus hadir dengan ketegasan hukum, bukan pembiaran,” kata Alam.
Di sisi lain, ia berpesan kepada masyarakat agar tetap kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terverifikasi, namun tetap mengawal proses penegakan hukum secara proporsional.
“Menjaga stabilitas negara bukan berarti membungkam kritik, dan mengawal hukum bukan berarti menciptakan kegaduhan. Fokus kita jelas: ungkap kebenaran, tegakkan hukum, dan bongkar siapa dalangnya. Menjaga Presiden berarti menjaga kedaulatan Indonesia,” pungkasnya.
Pewarta: Kelana-03
