========================================= ========================================
News  

Ardiansyah Tegaskan Puluhan Armada Minyak di Makodim Muba Bukan Hilang, Diklaim Dialihkan ke Jalur Resmi

MEDIABBC.co.id,. MUSI BANYUASIN — Ketua Aliansi, Ardiansyah, membantah pemberitaan yang menyebut puluhan kendaraan angkutan minyak yang sebelumnya terparkir di halaman Makodim 0401/Musi Banyuasin (Muba) menghilang secara misterius.

Ia menegaskan, kendaraan-kendaraan tersebut bukan hilang ataupun dipindahkan ke lokasi yang tidak diketahui, melainkan telah diarahkan melalui badan usaha resmi untuk masuk ke dalam sistem tata kelola minyak rakyat.

Klarifikasi tersebut disampaikan Ardiansyah pada Senin (16/11/2026), menyusul munculnya pertanyaan publik terkait keberadaan puluhan armada pengangkut minyak yang sebelumnya berada di lingkungan Makodim 0401/Muba.

“Angkutan minyak yang berada di halaman Kodim itu sebenarnya mobilnya sudah kami arahkan kembali ke negara melalui badan usaha yang resmi, yakni Badan Kemitraan Usaha (BKU),” ungkap Ardiansyah.

Terkait penggunaan halaman Makodim sebagai lokasi penampungan sementara, Ardiansyah menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menurutnya, Dandim merupakan salah satu unsur Forkopimda yang turut mengawal pelaksanaan kebijakan terkait tata kelola minyak rakyat.

“Karena Dandim merupakan bagian dari Forkopimda, salah satu pejabat yang mendapat mandat untuk mengawal Permen Nomor 14,” jelasnya.

Ardiansyah juga menyebutkan bahwa berdasarkan kesepakatan Forkopimda, minyak rakyat dari Kabupaten Musi Banyuasin tidak diperbolehkan keluar wilayah melalui jalur ilegal.

Ia menegaskan, kegiatan di halaman Makodim 0401/Muba merupakan kegiatan bersama yang melibatkan unsur LSM, wartawan, dan pihak Kodim dalam upaya mendukung peningkatan lifting minyak nasional.

Menurut Ardiansyah, selama ini hasil minyak dari aktivitas pertambangan masyarakat di Muba masih banyak yang belum terdata dan belum masuk dalam sistem tata kelola resmi.

Karena itu, pihaknya mengklaim berupaya mendorong agar hasil minyak masyarakat dapat disalurkan melalui badan usaha dan tempat penampungan yang memiliki legalitas.

Ia menyebut puluhan armada tersebut telah diarahkan menuju KBO resmi sebagai titik penampungan dan penyaluran minyak rakyat. Selanjutnya, minyak dari para penambang masyarakat diklaim akan disalurkan melalui jalur resmi yang memasok ke Pertamina.

“Kami berharap ke depan minyak hasil pertambangan masyarakat Muba dapat terus dijual melalui tempat-tempat resmi yang menyuplai langsung ke Pertamina. Dengan demikian, masyarakat petambang semakin sejahtera, lifting nasional meningkat, dan Muba bisa menjadi contoh daerah yang berhasil menata minyak rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara,” harapnya.

ARAHKAN PUBLIK TIDAK MENYUDUTKAN KODIM

Dalam kesempatan tersebut, Ardiansyah juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kodim 0401/Muba yang telah memberikan izin penggunaan halaman Makodim sebagai tempat penampungan sementara kendaraan angkutan minyak tersebut.

Ia berharap masyarakat tidak terpancing oleh pemberitaan yang dinilai menyudutkan institusi Kodim, karena menurutnya pihak Kodim hanya membantu menyediakan fasilitas tempat sementara bagi kegiatan aliansinya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Kodim 0401/Muba yang telah membantu meminjamkan halaman sebagai tempat penampungan sementara kendaraan. Kami berharap masyarakat tidak terpancing pemberitaan yang menyudutkan Kodim,” ujarnya.

SEBELUMNYA, MUNCUL PERTANYAAN TRANSPARANSI

Sebelumnya, Ketua Muba, Riyansyah Putra, SH, CMSP, mempertanyakan transparansi penanganan puluhan kendaraan angkutan minyak yang sebelumnya terparkir di halaman Makodim 0401/Muba.

Dalam pemberitaan sebelumnya, kendaraan-kendaraan tersebut disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas illegal drilling maupun pengangkutan minyak hasil illegal refinery.

Riyansyah mempertanyakan ke mana kendaraan beserta muatannya dialihkan setelah tidak lagi terlihat di lokasi. Ia meminta pihak terkait memberikan penjelasan resmi mengenai status kendaraan, muatan minyak, serta mekanisme penanganannya.

Ia juga menyoroti batas kewenangan institusi TNI dalam penanganan dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi (migas), yang penegakan hukumnya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan aparat penegak hukum.

Menurutnya, transparansi diperlukan agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat, sekaligus memastikan seluruh proses penanganan kendaraan dan muatan minyak dapat dipertanggungjawabkan.

TRANSPARANSI TETAP MENJADI KUNCI

Dengan adanya klarifikasi Ardiansyah, polemik mengenai keberadaan puluhan armada tersebut diharapkan mendapat titik terang.

Namun, penjelasan mengenai pengalihan kendaraan melalui badan usaha resmi tetap perlu didukung informasi yang dapat diverifikasi, termasuk identitas badan usaha, dokumen penyerahan kendaraan dan muatan, legalitas tempat penampungan, serta tujuan akhir distribusi minyak.

Sebab, persoalan minyak yang diduga berasal dari aktivitas ilegal tidak cukup hanya diselesaikan melalui pernyataan bahwa kendaraan telah diarahkan ke jalur resmi. Status hukum kendaraan dan asal-usul minyak juga harus dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku.

(Ms-redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *