MEDIABBC.Co.id, PALEMBANG — Di saat dunia pendidikan terus mendengungkan pembenahan mutu dan karakter, realitas di lapangan justru menampar telak narasi tersebut. Bangku-bangku sekolah kosong tersubstitusi oleh layar monitor komputer di warnet-warnet pinggiran kota.
Hal ini terbukti kembali ketika Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satpol PP Kota Palembang menciduk empat orang pelajar yang kedapatan bolos sekolah dan asyik bergulat dengan game online di kawasan Seberang Ulu II, Selasa (17/11/2026).
Empat anak manusia yang seharusnya mendengarkan materi pelajaran di ruang kelas itu—terdiri dari tiga pelajar SMA sederajat dan satu pelajar SMP—malah asyik mengejar skor virtual di jam-jam wajib belajar. Penertiban ini bukan sekadar razia biasa, melainkan cerminan telanjang dari bobroknya pengawasan berlapis: dari rumah, sekolah, hingga komitmen pengusaha warnet yang kerap menutup mata demi cuan harian.
Komandan URC Satpol PP Kota Palembang, Darwin, S.H.,, mengungkapkan bahwa penindakan ini bermula dari keresahan warga yang muak melihat pemandangan anak berseragam sekolah nongkrong berjam-jam di bilik warnet.
“Menindaklanjuti laporan masyarakat, Kasat Pol PP Kota Palembang Dr. Herison , ., SH., MH.. memerintahkan Tim Unit Reaksi Cepat (URC) untuk melakukan penertiban dan sosialisasi,” tegas Darwin.
Namun, di balik tindakan cepat tersebut, ada persoalan struktural yang menggelitik. Darwin secara terbuka mengakui adanya benturan kewenangan administratif: pelajar tingkat SMA sederajat secara legal-formal berada di bawah yurisdiksi Satpol PP Provinsi, bukan kota.
Artinya, jika tidak ada laporan warga yang mendesak, pelanggaran ini berpotensi lolos dari radar akibat sekat-sekat birokrasi yang kaku. Pemerintah daerah seolah dipaksa bekerja secara reaktif, menunggu aduan publik viral atau melapor, alih-alih memiliki sistem pencegahan sistemik di tingkat akar rumput.
“Terkait edukasi kepada pelajar tingkat SMA sederajat agar tidak mengulangi bolos saat jam sekolah, akan kami koordinasikan dengan Satpol PP Provinsi Sumsel,” ujar Darwin menambahkan.
Keempat pelajar tersebut kini bernasib sama seperti ratusan pelajar razia lainnya: diamankan, didata, lalu dikembalikan ke pihak sekolah dengan dalih “pembinaan”.
Pertanyaannya kemudian: seberapa efektifkah sanksi pembinaan kultural semacam ini?
Selama puluhan tahun, pola penanganan bolos sekolah di Indonesia terjebak dalam lingkaran setan yang sama. Razia digelar, siswa diciduk, pihak sekolah dipanggil, membuat surat pernyataan bermeterai, lalu dilepaskan begitu saja. Tanpa adanya sanksi tegas yang memberikan efek jera—baik kepada siswa yang bersangkutan, orang tua yang abai, maupun pemilik warnet yang memfasilitasi anak di bawah umur pada jam sekolah—praktik bolos akan terus berulang seperti siklus musiman.
Satpol PP Palembang berjanji akan merutinkan patroli serupa karena fenomena ini sudah meresahkan. Namun, tanpa ketegasan dari Dinas Pendidikan dan sanksi pencabutan izin bagi warnet nakal yang menampung anak sekolah di jam pelajaran, razia Satpol PP dikhawatirkan hanya menjadi ritual seremonial belaka.
Masa depan generasi muda di Palembang kini dipertaruhkan di atas meja-meja bilik warnet yang remang-remang, di tengah birokrasi yang masih saling lempar tanggung jawab batas kewenangan.(H Rizal).

=========================================
========================================












