=========================================
MEDIABBC.co.id, PALEMBANG – Sekretaris DPD PEKAT IB Kota Palembang yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Harimau Sumatera Bersatu, ADI BGP, melontarkan kritik keras terkait minimnya kemunculan Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, di ruang publik di tengah ramainya isu yang beredar mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba.
Menurut ADI BGP, sikap diam dan minimnya aktivitas publik justru memicu semakin banyak spekulasi di tengah masyarakat.
“Yang menjadi pertanyaan masyarakat hari ini bukan sekadar soal isu yang beredar, tetapi mengapa sejak isu itu mencuat justru Wakil Wali Kota Palembang sangat jarang terlihat di ruang publik. Aktivitas di media sosial yang sebelumnya aktif juga terlihat jauh berkurang. Ini yang akhirnya memunculkan berbagai tanda tanya,” tegas ADI BGP.
Menurutnya, isu yang berkembang tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa adanya penjelasan yang jelas karena dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
“Kalau memang tidak ada persoalan, sampaikan kepada publik secara terbuka. Jangan biarkan masyarakat terus berspekulasi. Semakin lama dibiarkan, semakin liar opini yang berkembang,” ujarnya.
ADI BGP juga menyoroti munculnya aksi sejumlah aktivis yang mendesak agar dilakukan tes urine maupun pemeriksaan menyeluruh sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Ia menilai desakan tersebut merupakan aspirasi yang sah dalam negara demokrasi sepanjang disampaikan sesuai ketentuan hukum.
“Kita menghormati proses hukum. Tetapi demi menjaga marwah pemerintahan dan mengembalikan kepercayaan publik, saya berharap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dapat memberikan penjelasan secara terbuka apabila memang diperlukan. Transparansi adalah bagian dari akuntabilitas pejabat publik,” katanya.
ADI BGP menegaskan pernyataannya bukan untuk menghakimi ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran hukum.
“Saya tidak sedang menyatakan seseorang bersalah. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan masyarakat hari ini. Justru agar semuanya terang benderang dan tidak terus menjadi bola liar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pejabat publik seharusnya menjadi teladan dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui sikap terbuka, bukan membiarkan ruang publik dipenuhi berbagai spekulasi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada putusan pengadilan maupun pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang menyatakan Wakil Wali Kota Palembang terbukti melakukan tindak pidana terkait dugaan tersebut.
Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sambil menunggu klarifikasi resmi atau proses hukum apabila memang ada.(H Rizal)
