========================================= ========================================

Aset Negara Dikuasai Bertahun-Tahun, Ruko 3 Lantai Pemkot Palembang Akhirnya Dieksekusi Paksa!

MEDIABBC.Co.id, PALEMBANG — Negara tidak boleh kalah oleh oknum yang menyerobot aset publik. Prinsip itu dibuktikan oleh Tim Gabungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang dengan tegas melakukan pengosongan paksa bangunan Ruko 3 Lantai di Jalan Veteran No.7085, RT.14/RW.04, Kelurahan 20 Ilir Satu, Kecamatan Ilir Timur Satu, Senin (16/11/2026).

Operasi penertiban ini bukan sekadar pemindahan barang biasa. Aksi ini menjadi sorotan lantaran ruko strategis tersebut telah lama dikuasai oleh pihak-pihak tak berhak, meski secara hukum sah merupakan aset Pemkot Palembang sejak 2019 silam.

Eksekusi yang dilakukan hari ini tidak berjalan tanpa hambatan. Ketegangan sempat terjadi ketika para penghuni melayangkan penolakan terhadap petugas. Namun, barikade pengamanan berlapis yang melibatkan Satpol PP, BPKAD, Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, DLH, Dishub, didukung penuh oleh Kodim 0418 dan Polsek Ilir Timur Satu, membuat upaya perlawanan tersebut mentah.

Kasat Pol PP Kota Palembang, Dr. Herison, S.IP., S.H., M.H., menegaskan bahwa langkah ini diambil berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor: 293/KPTS/Pol PP/2026 tertanggal 2 November 2026.

“Pengosongan bangunan Ruko 3 Lantai ini sudah melalui seluruh tahapan prosedur yang berlaku. Hari ini tugas kami bersama OPD terkait, didampingi penuh aparat penegak hukum dari kepolisian dan TNI, adalah menegakkan aturan dan mengambil alih kembali aset Pemkot yang dikuasai pihak lain,” tegas Herison dengan nada lugas.

Fakta mengejutkan diungkapkan oleh Kabid Aset BPKAD Kota Palembang, Surahman, S.Kom., M.M. Berdasarkan SK Kementerian Keuangan No. 67/KM.6/2019 tanggal 5 Maret 2019, ruko tiga lantai tersebut secara resmi telah berstatus sebagai aset sah milik Pemkot Palembang.

Ironisnya, sejak pengesahan tersebut hingga detik-detik pengosongan hari ini, gedung komersial itu justru dinikmati dan dikuasai oleh pihak luar tanpa izin resmi pemerintah.

“Sejak 2019 ruko ini resmi milik Pemkot Palembang, tapi hingga hari ini belum pernah sekalipun berada dalam penguasaan kami karena dikuasai orang lain,” beber Surahman tajam.

Meski demikian, Pemkot Palembang mengeklaim telah menempuh jalur persuasif yang matang sebelum mengambil tindakan eksekusi mati ini. Sesuai regulasi, Surat Peringatan (SP) 1, 2, hingga 3 telah dilayangkan jauh-jauh hari.

Sebagai bentuk sisi kemanusiaan di balik ketegasan hukum, pemerintah daerah tidak serta-merta melempar penghuni ke jalanan. Mereka tetap difasilitasi untuk proses pengangkutan barang sekaligus disiapkan tempat relokasi sementara di Rusunawa Kasnariansyah Palembang.

Langkah tegas Pemkot Palembang ini sekaligus menjadi sinyal keras bagi para penyerobot aset negara di daerah lain: negara tidak akan tinggal diam ketika kekayaan publik dijarah tanpa dasar hukum yang sah.(H Rizal).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *