MEDIABBC.co.id, Palembang – Di saat masyarakat masih berjibaku menghadapi tekanan ekonomi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan justru menuai sorotan tajam setelah mengalokasikan anggaran fantastis untuk pengadaan fasilitas mewah bagi pejabat.
Puluhan massa yang tergabung dalam Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) Sumatera Selatan turun ke jalan dan menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (15/4/2026). Aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan luapan kemarahan publik terhadap kebijakan yang dinilai jauh dari rasa empati.
Sorotan utama massa tertuju pada anggaran Rp4,94 miliar untuk pembelian empat unit mobil dinas mewah, serta tambahan Rp3 miliar untuk pengadaan pakaian dinas gubernur dan wakil gubernur dalam APBD 2026. Total hampir Rp8 miliar itu dinilai sebagai bentuk pemborosan yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Ini bukan soal angka semata, ini soal nurani. Ketika rakyat masih kesulitan, pemerintah malah memprioritaskan kemewahan,” tegas Direktur Eksekutif SIRA, Rahmat Sandi, dalam orasinya.
Menurut SIRA, kebijakan tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam membaca situasi krisis yang masih dirasakan masyarakat. Mereka menilai prioritas anggaran justru terbalik—lebih condong pada kepentingan elit dibanding kebutuhan dasar rakyat.
Di lapangan, berbagai persoalan mendasar masih membelit Sumatera Selatan. Infrastruktur jalan di sejumlah daerah rusak dan tak kunjung diperbaiki, layanan kesehatan di wilayah terpencil masih minim, dan fasilitas pendidikan jauh dari kata layak. Namun, kondisi ini seolah tak menjadi perhatian utama.
“Bagaimana mungkin pemerintah bicara pembangunan, kalau jalan rusak dibiarkan, layanan kesehatan terbatas, tapi anggaran untuk mobil mewah justru dipercepat?” sindir Sandi.
SIRA menilai, pengadaan kendaraan mewah dan pakaian dinas tersebut bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mereka mendesak transparansi penuh terkait dasar pengambilan kebijakan tersebut.
Dalam tuntutannya, massa meminta pemerintah segera membatalkan rencana pengadaan tersebut dan mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih mendesak seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Tak hanya itu, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel juga didesak untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kebijakan yang dianggap memicu kemarahan publik.
Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa publik tidak lagi diam terhadap kebijakan yang dinilai menyimpang dari kepentingan rakyat. Jika tuntutan ini diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang protes yang lebih besar akan kembali terjadi.( H Rizal )
