=========================================
========================================
MEDIABBC.co.id,. SUMATERA SELATAN, 28 Oktober 2026— Jaringan Pemuda Sumatera Selatan (JPSS) mendesak Kapolda Sumatera Selatan untuk mengambil langkah tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kasus narkotika yang berkaitan dengan pengamanan 13 orang di Cafe GS99, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
JPSS menegaskan bahwa penanganan kasus narkotika tidak boleh berhenti pada pengamanan orang-orang yang disebut sebagai pengguna. Aparat penegak hukum harus menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas, termasuk bandar, pengedar, pemasok, serta pihak-pihak lain yang diduga memiliki hubungan dengan peredaran narkotika di lokasi tersebut.
JPSS menilai bahwa pengungkapan kasus harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah orang yang diamankan, tetapi juga harus menyasar sumber pasokan dan jaringan distribusi narkotika apabila ditemukan bukti yang cukup.
ENAM TUNTUTAN TEGAS JPSS
1. BONGKAR JARINGAN BANDAR DAN PEMASOK NARKOTIKA
JPSS mendesak Kapolda Sumatera Selatan agar menginstruksikan Kapolres OKI dan berkoordinasi dengan Kepala BNNK OKI untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Penanganan tidak boleh berhenti pada pengamanan 13 orang yang disebut sebagai pengguna, tetapi harus dikembangkan untuk mengungkap bandar, pengedar, pemasok, dan pihak lain yang diduga terlibat. JPSS menolak apabila penanganan perkara hanya berfokus pada pengguna sementara dugaan jaringan pemasok dan pengedar tidak ditelusuri secara serius. Setiap pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
2. TUNTUT TRANSPARANSI STATUS HUKUM 13 ORANG YANG DIAMANKAN
JPSS mendesak adanya penjelasan resmi mengenai hasil pemeriksaan, termasuk hasil tes urine sesuai prosedur, dasar asesmen medis apabila dilakukan, serta status hukum masing-masing orang yang diamankan. Transparansi tersebut penting untuk memastikan bahwa penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum, menjunjung asas praduga tak bersalah, dan tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. JPSS juga meminta agar setiap dugaan penyimpangan dalam proses hukum, termasuk dugaan pemerasan, transaksi ilegal, atau penyalahgunaan proses rehabilitasi, diperiksa berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. MINTA PEMERIKSAAN TERHADAP TIM YANG MELAKUKAN OPERASI
JPSS mendesak Kapolda Sumatera Selatan melakukan evaluasi dan, apabila terdapat dasar yang cukup, memeriksa tim dari Polres OKI dan BNNK OKI yang terlibat dalam operasi di Cafe GS99. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur penindakan telah dilaksanakan sesuai aturan, barang bukti dikelola secara benar, serta proses pemeriksaan dan penanganan orang yang diamankan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila ditemukan indikasi pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, atau perlindungan terhadap pihak tertentu, JPSS meminta agar dugaan tersebut ditindaklanjuti secara profesional tanpa pandang bulu.
4. DESAK EVALUASI IZIN DAN OPERASIONAL CAFE GS99
JPSS mendesak Bupati OKI bersama instansi perizinan dan aparat penegak hukum terkait untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap legalitas usaha serta aktivitas operasional Cafe GS99. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran hukum atau pelanggaran perizinan, JPSS meminta pemerintah daerah mengambil tindakan tegas sesuai kewenangannya, termasuk penghentian sementara, penyegelan, pencabutan izin, atau penutupan usaha apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.
JPSS menegaskan bahwa setiap dugaan peredaran narkotika di tempat hiburan harus ditangani secara serius. Namun, penutupan permanen harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata asumsi.
5. DESAK KAPOLDA SUMSEL UNTUK MENGEVALUASI & SANKSI TEGAS
JPSS Mendesak Kapolda Sumsel Untuk Segera Mengevaluasi Dan Memberikan Sanksi Tegas Berupa Pemecatan Kepada Kasat Narkoba Dan Seluruh Oknum Yang Terlibat Dalam Dugaan Pembiaran Dan Pembebasan 13 Positif Pengguna Narkoba Di Cafe GS99
6. BERI WAKTU 7 X 24 JAM DAN SIAP TEMPUH LANGKAH LANJUTAN
JPSS memberikan waktu 7 x 24 jam sejak penyampaian tuntutan ini agar pihak terkait memberikan tanggapan resmi serta kejelasan mengenai tindak lanjut penanganan kasus tersebut.
Apabila tidak ada tanggapan yang memadai atau ditemukan persoalan yang belum ditindaklanjuti, JPSS menyatakan siap kembali menyampaikan aspirasi melalui aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar, serta membawa laporan dan bukti pendukung kepada Divisi Propam Mabes Polri apabila terdapat dasar pengaduan yang cukup.
JPSS menegaskan bahwa langkah lanjutan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan komitmen untuk mendorong penegakan hukum yang transparan serta akuntabel.
JPSS: PENEGAKAN HUKUM HARUS MENYENTUH AKAR MASALAH
JPSS menegaskan bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan keseriusan seluruh unsur penegak hukum. Pengungkapan perkara harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan pihak yang diamankan, penelusuran asal-usul barang bukti, hingga pengembangan jaringan peredaran apabila didukung bukti yang cukup.
JPSS juga meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan aspek pengawasan tempat usaha dan perlindungan masyarakat dari ancaman narkotika.
“Kami meminta Kapolda Sumatera Selatan memastikan perkara ini ditangani secara transparan dan menyeluruh. Jangan berhenti pada pengamanan pengguna apabila masih ada dugaan jaringan pemasok dan pengedar yang perlu diungkap. Jika ditemukan pelanggaran oleh siapa pun, tindak sesuai hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa dan tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan,” tegas JPSS dalam pernyataan sikapnya.
JPSS menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan meminta seluruh pihak terkait menyampaikan informasi resmi sesuai kewenangan masing-masing.
(MUKHLIS)
