MEDIABBC.co.id, Palembang – Polemik rencana pengadaan fasilitas mewah di rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan belum mereda meskipun paket tersebut tidak lagi muncul di sistem SIRUP LKPP.
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Palembang menilai hilangnya paket dari sistem perencanaan pengadaan tidak cukup untuk meredakan kecurigaan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.
Sebelumnya publik menyoroti rencana pengadaan berbagai fasilitas di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel, mulai dari meja biliar senilai Rp486,9 juta hingga alat gym, heat pump, dan sejumlah perlengkapan rumah dinas lain dengan nilai total mencapai miliaran rupiah.
Rencana tersebut menuai kritik karena dianggap tidak mencerminkan prioritas anggaran di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan.
Ketua Eksekutif Kota LMND Palembang, Wahidin, menegaskan bahwa penghapusan paket dari sistem tidak otomatis berarti kebijakan tersebut benar-benar dibatalkan.
Menurutnya, dalam mekanisme pengadaan pemerintah, sistem SIRUP hanya berfungsi sebagai media pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP). Karena itu, paket yang tidak lagi tampil di sistem belum tentu dihentikan apabila tidak diikuti dengan perubahan resmi pada dokumen perencanaan dan penganggaran.
“Penghapusan dari SIRUP tidak boleh dijadikan alat untuk menenangkan kritik publik. Jika memang pengadaan itu dibatalkan, DPRD harus menunjukkan dokumen administrasi yang membuktikan bahwa anggaran tersebut benar-benar dicoret,” kata Wahidin dalam keterangan tertulis, Rabu.,(11/03/2026).
Ia menilai polemik ini menunjukkan persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola anggaran daerah, yakni lemahnya sensitivitas terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.
Menurut LMND, penganggaran fasilitas mewah untuk rumah dinas pejabat menjadi simbol krisis orientasi kebijakan publik. Di saat sebagian masyarakat masih berhadapan dengan persoalan kemiskinan, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan, penggunaan anggaran untuk fasilitas hiburan dinilai sebagai bentuk ketidaktepatan prioritas.
“Masalahnya bukan hanya soal meja biliar atau alat gym. Yang dipersoalkan adalah cara pandang terhadap uang rakyat. Ketika anggaran publik digunakan untuk kebutuhan yang tidak mendesak, itu menunjukkan kegagalan memahami realitas sosial masyarakat,” ujarnya.
LMND Palembang juga mendesak pimpinan DPRD Sumsel membuka secara transparan seluruh dokumen terkait proses perencanaan pengadaan tersebut, termasuk apakah telah dilakukan revisi dalam dokumen anggaran daerah.
Organisasi mahasiswa itu menilai penjelasan terbuka kepada publik penting agar polemik tidak berhenti pada dugaan bahwa penghapusan paket hanya bersifat sementara untuk meredam kritik masyarakat.
“Kalau memang dibatalkan, sampaikan secara resmi kepada publik. Tunjukkan revisi anggarannya, tunjukkan keputusan pembatalannya. Tanpa itu, publik berhak curiga bahwa ini hanya langkah taktis untuk menghindari sorotan,” kata Wahidin.
LMND menegaskan bahwa polemik ini seharusnya menjadi momentum evaluasi serius bagi DPRD Sumsel dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran daerah agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.(H Rizal).
