=========================================
========================================
MEDIA BBC.Co.id, JAKARTA – Nama Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto mencuat sebagai salah satu figur alternatif yang dinilai layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI. Di tengah berkembangnya wacana mengenai calon pengganti Wakil Presiden, kehadiran tokoh profesional di luar lingkaran partai politik dinilai dapat memberikan warna baru dalam pemerintahan.
Usulan tersebut disampaikan advokat sekaligus analis kebijakan publik, Dr. Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, Terawan memiliki pengalaman, kapasitas, dan rekam jejak pengabdian yang relevan untuk mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah nama politikus, seperti Puan Maharani, Pramono Anung, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebelumnya turut muncul dalam perbincangan publik mengenai calon Wakil Presiden. Namun, Azas berpandangan, pilihan tidak seharusnya terbatas pada tokoh partai politik.
Tigor menilai pernyataan kalangan Partai Golkar yang membuka peluang calon Wakil Presiden dari kalangan profesional menjadi momentum untuk mempertimbangkan figur nonpartai.
“Indonesia memiliki banyak figur profesional yang memiliki kapasitas dan pengalaman. Salah satunya Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto. Saya kira beliau layak dipertimbangkan sebagai alternatif Wakil Presiden,” ujar Azas Tigor, Jumat (13/11/2026).
Menurut Tigor, penggantian Wakil Presiden harus tetap mengikuti mekanisme konstitusi. Ia merujuk Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pasal 8 ayat (2) yang mengatur pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Azas Tigir menegaskan, ketentuan tersebut tidak mensyaratkan calon Wakil Presiden harus berasal dari partai politik. Dengan demikian, figur profesional seperti Terawan dapat menjadi alternatif sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional.
Pembela kemanusiaan ini menilai Terawan bukan sekadar dokter yang dikenal luas masyarakat. Ia memiliki pengalaman panjang di bidang kedokteran militer, pelayanan kesehatan, penelitian medis, hingga pemerintahan.
Terawan pernah menjabat Menteri Kesehatan RI pada 23 Oktober 2019 hingga 23 Desember 2020. Ia juga dikenal sebagai dokter senior di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, serta pernah memimpin organisasi dokter militer dunia.
Salah satu karya yang menjadi perhatian publik adalah pengembangan Vaksin Nusantara. Menurut Azas, karya tersebut pernah mendapat tawaran pembelian dari negara tetangga dengan nilai lebih dari Rp2 triliun. Namun, Terawan disebut menolak tawaran tersebut karena ingin mendedikasikan hasil pengembangannya bagi masyarakat Indonesia.
Azas Tigor juga menyoroti kiprah Terawan selama berkarier di RSPAD Gatot Soebroto. Menurutnya, Terawan berkontribusi dalam pembenahan rumah sakit tersebut hingga berkembang menjadi salah satu rumah sakit modern di Indonesia.
Di bidang pelayanan, Terawan juga disebut telah membantu dan menangani ratusan ribu pasien. Bahkan setelah mencapai pangkat jenderal bintang tiga dan menduduki jabatan strategis, ia tetap bersedia melayani pasien.
Kesederhanaan Terawan juga menjadi perhatian Azas. Saat menjalankan tugas sebagai penasihat khusus Presiden, Terawan disebut tidak mengutamakan pengawalan maupun penggunaan pelat nomor kendaraan RI.
“Menurut saya, karakter seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari jabatan dan pangkatnya, tetapi juga dari bagaimana ia melayani masyarakat. Terawan tetap dikenal sebagai dokter yang bersedia melayani pasien meskipun telah menduduki berbagai jabatan penting,” ungkapnya.
Tigor juga menyinggung perjalanan Terawan sebagai Menteri Kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Ia menilai pengalaman tersebut memberikan perspektif tersendiri mengenai tantangan pengelolaan kesehatan nasional dan kebijakan publik.
Lebih jauh, Azas Tigor berpandangan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang memahami kesehatan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, kehadiran seorang dokter di posisi Wakil Presiden dinilai dapat memperkuat perhatian pemerintah terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, agenda Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya bertumpu pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Kualitas kesehatan masyarakat, pemenuhan gizi, perlindungan anak, serta hak tumbuh kembang generasi muda harus menjadi perhatian utama.
“Seorang dokter memiliki pengalaman langsung berhadapan dengan persoalan kemanusiaan. Perspektif tersebut penting dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, khususnya dalam bidang kesehatan dan perlindungan generasi masa depan,” katanya.
Dia menegaskan, latar belakang Terawan sebagai profesional bukan kelemahan politik. Sebaliknya, pengalaman dan kompetensinya dapat menjadi kekuatan untuk melengkapi kepemimpinan nasional.
Azas berharap Presiden Prabowo membuka ruang bagi figur profesional dalam mempertimbangkan calon Wakil Presiden pengganti.
“Sudah saatnya Indonesia memiliki Wakil Presiden dari kalangan profesional. Dokter Terawan merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan. Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki kompetensi, jiwa pengabdian, dan kepedulian terhadap kesehatan rakyat demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkas Tigor.
(Kelana-03)
