=========================================
MEDIABBC.co.id , JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meminta kementerian dan lembaga menjaga anggaran pemberdayaan masyarakat meski pemerintah melakukan efisiensi. Ia menegaskan, setiap rupiah APBN semestinya memberikan dampak nyata bagi peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok miskin.
Pesan tersebut disampaikan Muhaimin dalam Dialog Nasional Pemberdayaan bertema Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045 di Ruang Heritage, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Rabu (14/10).
“Taglinenya, setiap rupiah dari APBN yang dikeluarkan hendaknya menjadi pemberdayaan masyarakat. Saatnya masyarakat dan kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin, menjadi pelaku pembangunan,” ujar Muhaimin.
Ia menekankan perlunya perubahan paradigma pembangunan, dari pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat menjadi pembangunan yang mendorong masyarakat lebih mandiri, berdaya, dan sejahtera.
Menurut Muhaimin, anggaran pemberdayaan perlu dipertahankan karena berpotensi memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.
Dialog nasional tersebut menjadi forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat komitmen bersama, memaparkan hasil kajian pemberdayaan sosial dan ekonomi, serta memulai penyusunan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat (DBPM).
DBPM diharapkan menjadi acuan untuk menyelaraskan kebijakan, memperjelas pembagian peran, dan memperkuat koordinasi program pemberdayaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Komitmen lintas sektor dalam forum tersebut turut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.
Dalam rangkaian kegiatan itu, pemerintah menyerahkan Buku Seri Kajian Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi dan meluncurkan Potret Rencana Kebijakan DBPM. Kegiatan tersebut juga menandai dimulainya penyusunan desain besar pemberdayaan masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud menerima Buku Seri Kajian Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi dari Muhaimin, mewakili Menteri Dalam Negeri.
Acara dilanjutkan dengan Dialog Interaktif Nasional Kebangsaan yang menghadirkan Samsul Widodo dari Kemendes PDT, Amurwani Dwi Lestariningsih dari KemenPPPA, Mira Riyati Kurniasih, serta Direktur Ashoka sekaligus Ketua Perkumpulan Penggerak Perubahan Ekosistem Komunitas Perempuan Kepala Keluarga (PEGAS PEKKA), Nani Zulminarni.
Dialog tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perspektif lintas sektor dalam mendorong pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
Jurnalis : Kelana00e
