=========================================
========================================
MEDIABBC.Co.id, PALEMBANG — Aroma busuk dugaan konflik kepentingan dan praktik nepotisme menyeruak dari korps Adhyaksa di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.
Aliansi Badai Anti Korupsi (BAK) secara terbuka mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) RI dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan untuk segera mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Musi Rawas dari jabatannya.
Desakan keras ini dipicu oleh dugaan penerimaan aliran dana hibah fantastis dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas kepada Kejari setempat, yang disinyalir kuat menjadi pemicu tumpulnya taring penegakan hukum terhadap sejumlah kasus korupsi kakap di Bumi Lanang Serasan.
Koordinator Aksi Aliansi BADAI, Moh Didink Arrachim, menegaskan bahwa aliran dana hibah dari pemerintah daerah kepada Aparat Penegak Hukum (APH) merupakan pelanggaran etika serius yang berulang kali diperingatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengingat institusi kejaksaan telah dibiayai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan hibah daerah dinilai sebagai bentuk barter kepentingan yang melumpuhkan fungsi pengawasan.
“Fakta di lapangan sangat mencederai marwah hukum. Institusi yang seharusnya mengawasi penggunaan anggaran daerah justru diduga ikut menikmati kucuran proyek dan hibah dari Pemkab Musi Rawas,” tegas Didink dalam keterangan resminya, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan data investigasi yang dikantongi Aliansi BADAI, Kejari Musi Rawas tercatat menerima sejumlah proyek fisik dan hibah bernilai miliaran rupiah dari kas daerah. Rincian item yang disorot meliputi:
-
Pengadaan mobiler (termasuk alokasi hibah mobiler senilai Rp1,2 miliar yang bersumber dari Dinas PU Cipta Karya).
-
Pembangunan fisik, mencakup pagar kantor kejaksaan, mushola, taman, hingga pos keamanan (security).
-
Aset lahan, berupa hibah tanah Taman Kanak-Kanak (TK).
Tak berhenti pada dugaan penerimaan fasilitas, Aliansi BADAI juga mengungkap indikasi praktik nepotisme dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut. Tim investigasi BADAI mengklaim menemukan fakta bahwa sejumlah proyek hibah di lingkungan Kejari Musi Rawas diduga kuat dikerjakan langsung oleh suami dari Kajari Musi Rawas.
“Ini sudah masuk ranah dugaan KKN yang telanjang. Kami menduga kuat proyek-proyek yang bersumber dari dana hibah itu justru digarap oleh suami Ibu Kajari sendiri. Bagaimana mungkin penegak hukum bisa objektif jika institusi dan lingkar terdekatnya diduga ikut bermain proyek pemda?” cecar perwakilan Aliansi BADAI.
Dugaan barter kepentingan akibat aliran dana hibah tersebut dinilai berdampak langsung pada mandeknya penanganan kasus korupsi strategis di Musi Rawas. Aliansi BADAI menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Musi Rawas yang hingga kini jalan di tempat tanpa kepastian hukum.
BADAI menilai penegakan hukum di Kejari Musi Rawas berjalan pincang dan tebang pilih. Penanganan perkara terkesan hanya menyasar pihak-pihak rendahan atau “korban kelas teri”, sementara aktor intelektual di level kepala dinas serta pihak rekanan yang diduga paling bertanggung jawab atas kerugian negara justru melenggang bebas.
“Kasus Disdik terkait pengadaan seragam sekolah itu penuh kejanggalan, tapi akhirnya menguap begitu saja tanpa ada satu pun tersangka yang ditetapkan (dak atek tersangka). Kepala dinas dan rekanannya seolah kebal hukum,” ujar perwakilan BADAI dengan nada geram.
Menyikapi kebuntuan penegakan hukum dan dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut, Aliansi BADAI memastikan akan membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Dalam waktu dekat, berkas laporan resmi akan dilayangkan langsung ke JAMWAS Kejaksaan Agung RI di Jakarta serta Kejati Sumsel.
Selain menempuh jalur pelaporan pengawasan internal, BADAI mengancam akan memobilisasi massa dalam jumlah besar untuk mengepung kantor Kejati Sumsel dan Kejari Musi Rawas. Aksi demonstrasi besar-besaran ini disiapkan sebagai bentuk tekanan publik agar pimpinan kejaksaan di Jakarta tidak menutup mata terhadap dugaan borok di daerah.
“Sikap kami tidak bisa ditawar. Surat resmi segera masuk ke JAMWAS RI untuk mencopot Kajari Musi Rawas, dan kami siap menurunkan massa untuk menduduki jalan di depan Kejati Sumsel serta Kejari Musi Rawas hingga tuntutan pencopotan ini direalisasikan,” pungkasnya.(H Rizal).
