MEDIABBC.co.id, PALEMBANG– Aroma tak sedap menyelimuti persiapan Kota Palembang menuju ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV di Musi Banyuasin (Muba).
Forum Masyarakat Pencinta Olahraga Kota Palembang bersama jajaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palembang menyuarakan dugaan penjegalan terhadap atlet taekwondo mereka, yang ditengarai dilakukan oleh oknum dari induk cabang olahraga (cabor) Taekwondo Provinsi Sumatera Selatan.
Aspirasi itu disampaikan secara langsung dan damai ke KONI Provinsi Sumsel, Kamis (18/09/2025).
Mereka menyampaikan keresahan atas adanya sinyal kuat bahwa atlet taekwondo Palembang, meski telah lolos verifikasi dan dikirim secara resmi, tidak akan diizinkan bertanding di Porprov XV mendatang.
Ketua Harian KONI Kota Palembang, M. Ali Ruben, mengungkap bahwa pihaknya menerima surat bernomor 059/S.Pemb/Pengkot.TI.PLM/VI/2025, tertanggal 27 Juni 2025 dan ditandatangani oleh Alisan, SH, MH, M.Si, C.PL, yang diduga mengindikasikan upaya menghalangi keikutsertaan atlet taekwondo Palembang. Tak hanya itu, beredar pula pesan WhatsApp dari seorang oknum berinisial “G” yang dianggap bernada intimidatif terhadap pengurus dan atlet.
“Saro tu lah kamu pacak berangkat dak pacak bertanding keno di regulasi yang ado,” bunyi pesan tersebut sebagaimana dikutip pengurus KONI Palembang, Anton Nurdin.
Anton juga mengakui adanya konflik internal dalam kepengurusan cabor Taekwondo Kota Palembang. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan organisasi tidak semestinya mengorbankan para atlet yang telah lama dibina dan menunjukkan prestasi.
“Atlet tidak boleh menjadi korban konflik. Mereka adalah harapan daerah, dan harus dilindungi,” tegas Anton.
Forum Masyarakat Pencinta Olahraga Palembang pun angkat bicara. Ketua forum, Daud, menduga adanya intervensi sistematis untuk menggugurkan keikutsertaan atlet Palembang.
“Kami meminta KONI Sumsel turun tangan dan melindungi atlet-atlet berprestasi dari Kota Palembang, khususnya atlet taekwondo, agar tetap bisa bertanding secara fair di Porprov XV,” ujarnya.
Permintaan serupa juga disampaikan M. Ali Ruben, yang berharap KONI Provinsi menjamin keadilan dalam penyelenggaraan Porprov.
“Kami ingin Porprov menjadi ajang murni olahraga. Jangan sampai dicederai oleh intervensi dan permainan kekuasaan,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Tim Verifikasi Data KONI Provinsi Sumsel, Muhammad Lagan, menegaskan bahwa kewenangan pengiriman atlet berada di tangan KONI kabupaten/kota, bukan di tangan cabor.
“Kami tegaskan, KONI Provinsi hanya menerima dan memproses atlet yang direkomendasikan oleh KONI kabupaten/kota. Jadi, cabor tidak bisa memveto atau menggugurkan atlet yang sah dikirim oleh KONI daerah,” ujar Lagan.
Pernyataan ini diharapkan menjadi penegasan penting bahwa struktur dan sistem yang berlaku dalam pengiriman atlet harus dijalankan tanpa campur tangan dari oknum atau konflik internal cabor.(H Rizal).
