MEDIABBC.co.id, Palembang — Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk pengadaan mobil dinas menuai gelombang kritik keras.
Kebijakan ini dinilai mencerminkan ketidaksensitifan pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat yang masih bergulat dengan tekanan ekonomi.
Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp4,94 miliar untuk empat unit kendaraan. Di dalamnya termasuk dua SUV mewah Hyundai Palisade senilai Rp2,71 miliar, satu Toyota Alphard Rp1,7 miliar, serta satu Toyota Hilux senilai Rp527 juta, sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) 2026.
Keputusan ini langsung memantik reaksi dari kalangan pegiat anti-korups, Direktur SIRA Sumsel, Rahmat Sandi, menilai langkah tersebut bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi melukai rasa keadilan publik. Sabtu,(04/04/2026).
“Ini bukan sekadar soal pembelian mobil, tapi soal empati dan keberpihakan,ketika rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, pemerintah justru mengalokasikan anggaran untuk fasilitas pejabat,” tegasnya.
Menurut Sandi, kebijakan tersebut mencerminkan kegagalan dalam menetapkan skala prioritas anggaran, ia menekankan bahwa sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan pemulihan ekonomi seharusnya menjadi fokus utama, bukan justru pengadaan kendaraan dinas berkelas premium.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa keputusan semacam ini berisiko memperlebar jarak kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, pengeluaran bernilai besar untuk kebutuhan non-urgent dinilai dapat memicu kecurigaan publik.
“Publik berhak mempertanyakan urgensinya. Jangan sampai ini memperkuat persepsi bahwa anggaran daerah masih digunakan untuk kenyamanan elite, bukan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Sorotan terhadap rencana ini juga mencerminkan kegelisahan yang lebih luas: apakah pemerintah daerah benar-benar memahami kondisi riil masyarakat saat ini, atau justru terjebak dalam pola belanja yang tidak berpihak?
Hingga kini, belum ada penjelasan rinci dari pihak Pemprov Sumsel terkait urgensi pengadaan kendaraan tersebut. Namun tekanan publik diperkirakan akan terus menguat jika pemerintah tidak segera memberikan klarifikasi yang transparan dan rasional.
Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, setiap rupiah dari anggaran daerah kini berada di bawah pengawasan publik yang semakin kritis. Keputusan anggaran bukan lagi sekadar administrasi, tetapi cermin keberpihakan.(H Rizal).
