=========================================
MEDIABBC.co.id, Palembang – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Palembang, Dr. Herison angkat bicara terkait sorotan pemberitaan mengenai penggunaan anggaran perawatan dan pemasangan stiker terhadap kendaraan dinas Satpol PP Kota Palembang.
Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/05/2025), Dr. Herison menegaskan bahwa seluruh proses penganggaran dilakukan secara terbuka dan dapat diakses publik melalui sistem resmi pemerintah. Ia juga menyoroti pola komunikasi sebagian pihak yang dinilai lebih memilih mengirim surat dibanding melakukan konfirmasi langsung.
“Berkaitan dengan surat dari Teropong Indonesia News tanggal 13 April 2026, sebenarnya kalau membawa nama media kenapa tidak langsung datang menemui kami untuk konfirmasi. Jangan hanya bersurat tanpa komunikasi langsung. Pola-pola seperti ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, baik media maupun LSM,” tegas Herison.
Menurutnya, Satpol PP Kota Palembang tidak pernah menutup diri terhadap kritik maupun konfirmasi dari media. Bahkan, seluruh tahapan anggaran telah dipublikasikan secara terbuka melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
“Kami dari Satpol PP sangat terbuka terkait media dan keterbukaan publik. Semua tahapan penganggaran sudah jelas, sudah terbuka di SiRUP dan siapa pun bisa melihat,” ujarnya.
Herison menjelaskan, anggaran tahun 2025 yang menjadi sorotan bukan hanya digunakan untuk pemasangan stiker kendaraan dinas semata, namun juga mencakup perbaikan fisik dan peremajaan kendaraan operasional yang usianya sudah tua dan mengalami kerusakan.
“Ada kendaraan patroli tahun 2011, 2012, 2013 yang memang kondisinya sudah lama. Bodinya ada yang penyok, keropos, rusak. Jadi diperbaiki dulu, dibenahi, baru dilakukan pemasangan stiker agar seluruh kendaraan dinas terlihat seragam dan layak operasional,” katanya.
Ia menambahkan, sedikitnya terdapat 52 kendaraan dinas yang dilakukan penataan ulang, mulai dari mobil patroli, kendaraan operasional lapangan, truk hingga kendaraan jabatan eselon tiga di lingkungan Satpol PP Kota Palembang.
“Kurang lebih ada 52 kendaraan dinas yang semuanya diseragamkan dengan stiker. Alhamdulillah hasilnya sekarang bagus dan jauh lebih baik,” jelasnya.
Lebih jauh, Herison menegaskan langkah tersebut merupakan solusi realistis di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang membuat instansinya belum memungkinkan membeli kendaraan dinas baru.
“Karena saat ini ada efisiensi anggaran, maka kami tidak bisa membeli kendaraan baru. Polanya adalah kendaraan lama diperbaiki, dibaguskan dan disafety-kan agar tetap maksimal digunakan untuk pelayanan masyarakat,” tegasnya lagi.
Kasat Pol PP Kota Palembang itu juga menekankan bahwa seluruh kebijakan tersebut semata-mata dilakukan demi menunjang tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda), penyelenggara ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
“Ini untuk pelayanan kepada masyarakat sesuai tupoksi Satpol PP sebagai penegak Perda, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Jadi kendaraan operasional harus benar-benar siap digunakan,” pungkas Dr. Herison.(H Rizal).
