=========================================
MEDIABBC.co.id – OKI — Polemik dugaan penyimpangan anggaran kembali mencuat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Pengurus Besar Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli (PB FPMP) Sumatera Selatan menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi untuk mempertanyakan dugaan korupsi dan kekurangan volume pekerjaan pada puluhan paket proyek tahun anggaran 2025.
Berdasarkan data yang dihimpun, Dinas Pendidikan OKI menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp54,96 miliar serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi (JJI) sebesar Rp25,28 miliar. Namun hingga 31 Oktober 2025, realisasi anggaran masing-masing baru mencapai Rp33,74 miliar (61,39%) dan Rp16,23 miliar (64,21%).
Temuan krusial muncul dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui uji petik terhadap 41 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak Rp18,41 miliar. Dari pemeriksaan dokumen dan fisik di lapangan, ditemukan indikasi kekurangan volume pekerjaan yang berujung pada kelebihan pembayaran dengan total mencapai Rp200,75 juta.
Rinciannya, pada 34 paket Belanja Modal Gedung dan Bangunan ditemukan kekurangan volume sebesar Rp175,84 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 paket yang telah dibayar lunas terindikasi kelebihan bayar Rp169,70 juta, sementara dua paket lainnya berpotensi kelebihan bayar sebesar Rp6,13 juta.
Sementara itu, pada tujuh paket pekerjaan Belanja Modal JJI, khususnya pekerjaan perkerasan halaman sekolah menggunakan conblock, ditemukan kekurangan volume senilai Rp24,90 juta yang juga berindikasi kelebihan pembayaran.
Ketua PB FPMP Sumsel, Mukri AS, menilai temuan ini tidak bisa dianggap sepele dan berpotensi mengarah pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Ini bukan sekadar kesalahan administratif. Dugaan ini mengarah pada praktik yang merugikan keuangan negara dan mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi birokrasi,” tegas Mukri. minggu (02-08-2026).
Ia juga menyoroti adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang diduga terjadi akibat lemahnya pengawasan internal serta rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
PB FPMP Sumsel secara tegas mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
“Kami meminta APH bergerak cepat dan transparan. Jangan sampai dugaan kerugian negara ini menguap tanpa pertanggungjawaban. Jika tidak ada langkah konkret, kami akan turun ke jalan membawa tuntutan publik,” tegasnya.
Sementara itu, pihak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten OKI guna memperoleh klarifikasi terkait temuan tersebut. Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh pihak terkait. Upaya konfirmasi akan terus dilakukan sebagai bentuk keberimbangan informasi.
Aksi demonstrasi direncanakan sebagai bentuk tekanan agar penegakan hukum berjalan objektif dan akuntabel, sekaligus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan OKI.
(Redaksi)
