=========================================
MEDIABBC.co.id,. PALEMBANG — Desakan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus pengeroyokan terhadap mahasiswa dan wartawan di Sumatera Selatan kian menguat. Ratusan massa aksi dari berbagai elemen aktivis menggelar unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mako Polda) Sumsel pada Jumat (16/10/2026).
Massa aksi menuntut Kapolda Sumsel untuk segera mencopot Direktur Intelijen dan Keamanan (Dir Intelkam) Polda Sumsel yang dinilai gagal menjaga kondusivitas. Selain itu, mereka mendesak kepolisian menangkap Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Sumsel, Asrul, yang diduga menjadi salah satu aktor intelektual di balik penyerangan tersebut.
Gema yel-yel “Dir Intel Copot, Asrul Tangkap!” terus terdengar sepanjang jalannya aksi. Para aktivis menegaskan bahwa aksi anarkis pada 13 Oktober lalu tidak bisa diselesaikan sekadar dengan imbauan damai, melainkan harus ditindak hingga ke akar masalah.
Kekecewaan Terhadap Pengamanan dan Kemerosotan Kepercayaan Publik
Aktivis Banyuasin, Salim, meluapkan kekecewaannya atas dugaan pembiaran aksi anarki yang terjadi tepat di depan mata aparat kepolisian.
“Yang dipersekusi, yang dipukuli. Maka dengan hari ini, kita pastikan kita harus menjaga diri kita masing-masing. Di depan Mapolda Sumatera Selatan, di depan anggota-anggota polisi, tapi masih terjadi anarkistis. Maka dengan hari ini, kita menjadi luntur kepercayaan kepada anggota polisi Polda Sumatera Selatan,” ujar Salim tegas.
Melihat kondisi keamanan yang mengkhawatirkan, Salim mengimbau para peserta aksi untuk saling menjaga dari potensi serangan susulan.
“…karena kita khawatir aksi hari ini akan diserang kembali. Maka dengan hari ini, apa kawan-kawan sudah siap mem-backup diri masing-masing? Siap! Sudah siap dengan sanksi masing-masing? Siap! Sudah siap saling pukul masing-masing? Siap! Karena kita tidak ikhwan [yakin] dengan kawan-kawan kepolisian. Satu kata: Derita! [Diteror!] Tolak!” pungkasnya.
Desakan Evaluasi Internal dan Tuntutan Penangkapan Aktor Utama
Koordinator Aksi (Jakor), Fedrian, menilai hilangnya rasa aman di area Mako Polda Sumsel sebagai bentuk kegagalan pengamanan. Ia memberi tenggat waktu bagi pejabat Polda Sumsel untuk hadir menemui massa aksi.
“Seharusnya kita merasa aman, seharusnya kita merasa terlindungi di depan kantor ini. Namun dengan kejadian kemarin, kita rasanya tidak ada lagi titik aman. Makanya hari ini kita harus melawan, kawan-kawan!” seru Fedrian.
Fedrian menuntut evaluasi menyeluruh serta tindakan tegas terhadap pejabat kepolisian yang dinilai bertanggung jawab atas insiden tersebut.
“Hari ini kami berharap Kapolda Sumatera Selatan bisa melakukan evaluasi atas jajarannya, kalau tidak mundur dari jabatannya. Dan hari ini juga tegas, kami meminta Dir Intelkam mundur dari jabatannya secara lugas tanpa paksaan. Serta Asrul harus ditangkap! Kalau tidak ditangkap minimal dipanggil dan diperiksa secara transparan,” tegas Fedrian.
Ia menambahkan bahwa aksi unjuk rasa ini membawa misi sosial masyarakat, khususnya penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pencemaran asap di Sumsel.
Pengingat Historis Reformasi 1998 dan Penegakan Hukum 3×24 Jam
Aktivis senior, Sukma Hidayat, mengingatkan jajaran kepolisian mengenai sejarah Reformasi 1998 yang menjadi tonggak pemisahan Polri dari ABRI (TNI) guna mewujudkan polisi sipil yang profesional.
“Bahwa di tahun 1998 adalah salah satu momentum tuntutan mahasiswa mencabut dwifungsi ABRI dan memisahkan polisi dengan ABRI agar menjadi polisi yang sipil dan profesional. Berdasarkan TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 1999 serta Inpres Nomor 2 Tahun 1999, polisi bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Artinya ada peran besar mahasiswa di dalamnya,” papar Sukma.
Sukma mengaku prihatin atas tindakan premanisme yang justru terjadi di depan markas pimpinan kepolisian daerah.
“Di dalam sejarah, belum pernah ada di depan kepolisian daerah premanisme berani memukul, mengejar, dan terjadi pembiaran. Kami memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada Kapolda untuk menangkap seluruh pelaku kekerasan dan tidak membiarkan organisasi-organisasi yang merusak demokrasi,” tuntutnya.
Kritik Dugaan Beking Ormas dan Keterlibatan Komando
Aktivis Gransi, Supriyadi, mengkritik keras keberadaan oknum preman berkedok ormas yang berani melakukan tindakan represif terhadap massa unjuk rasa dan wartawan.
“Ada pistol, ada perintah pengamanan. Tembak! Kalau membuat rusuh lagi, tembak preman-preman yang dibekingi ormas itu! Kejadian di depan Polda Sumsel ini sangat memalukan. Setahu saya, preman tidak akan berani kalau tidak disuruh atau tidak ada perintah yang jelas,” kecam Supriyadi.
Ia mengancam akan membawa permasalahan ini ke tingkat pusat jika Polda Sumsel tidak segera mengambil langkah tegas. “Kalau Dir Intel tidak dicopot, kita lapor balik ke Kapolri!” serunya.
Kecaman atas Kekerasan Terhadap Mahasiswi dan Pelanggaran Hak Konstitusional
Aktivis Perempuan, Rusdiana, menyuarakan rasa keprihatinannya atas timbulnya korban dari kalangan mahasiswi yang mengalami luka-luka saat menyampaikan pendapat di muka umum.
“Pengaturan dalam Pasal 28E UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sudah sangat jelas menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Tapi kenapa ada oknum kepolisian bekerjasama dengan pihak Asrul? Ada adik mahasiswi yang kena sampai luka, di mana otaknya?” cetus Rusdiana dengan nada emosional.
Rusdiana menegaskan, jika aparat penegak hukum tidak mampu mengambil tindakan tegas, para aktivis siap melakukan tindakan mandiri sesuai prosedur hukum.
Solidaritas Alumni Cipayung Plus dan Isu Kejahatan Lingkungan
Aktivis GalaXI dan Monpera, Darsi Nurhadi, menegaskan solidaritas para senior dan alumni Cipayung Plus terhadap gerakan mahasiswa idealis yang diintimidasi.
“Kami dari alumni Cipayung tidak terima jika adik-adik yang bergerak dengan gerakan idealis dihalang-halangi oleh oknum-oknum preman berkedok ormas. Tidak boleh ada preman di Sumsel yang menghalang-halangi demokrasi yang dilindungi undang-undang. Polisi, tentara, bahkan presiden sekalipun tidak bisa menghentikan aspirasi rakyat,” ujar Darsi.
Selain mendesak penangkapan Asrul dan pencopotan pejabat terkait, Darsi juga meminta Polda Sumsel menindak tegas korporasi yang terlibat pembakaran hutan. “Segera usut dan jadikan tersangka perusahaan-perusahaan yang membakar hutan!” tegasnya.
Dugaan Konspirasi dan Pihak Penyokong Dana (Sponsor)
Aktivis MAKI Sumsel, Ir. Feri Kurniawan (Feri MAKI), menilai insiden pengeroyokan terhadap mahasiswa Aliansi Sriwijaya dan jurnalis bukanlah pembiaran biasa, melainkan bentuk konspirasi terorganisasi.
“Saya menyatakan tidak ada pembiaran, yang ada adalah konspirasi. Siapa pun yang bertindak karena dibayar pasti ada sponsornya. Tidak ada orang yang bertindak tanpa sponsor. Kami meminta Kapolda mencari aktor intelektual konspirasi ini,” ungkap Feri MAKI.
Secara khusus, Feri mendesak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel untuk membongkar aliran dana dari korporasi yang diduga membiayai kelompok preman tersebut.
“Kami meminta Dirkrimum mengusut dugaan tindak pidana penganiayaan dan menelusuri dugaan keterlibatan 16 perusahaan korporasi yang mendanai oknum-oknum berkedok ormas untuk mengacaukan aksi adik-adik mahasiswa,” tegasnya.
Kini, publik dan elemen masyarakat Sumatera Selatan menantikan langkah konkret serta transparansi dari Polda Sumsel dalam menindaklanjuti tuntutan para aktivis. Pengusutan yang profesional dan berbasis bukti dinilai menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
(Redaksi)
