=========================================
MEDIABBC.co.id, Palembang – Polemik penutupan akses jalan di kawasan Cineplex Cinde, Palembang, memasuki babak baru.
Setelah mendapat sorotan publik dan memicu aksi unjuk rasa warga, Pemerintah Kota Palembang akhirnya melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi sumber sengketa akses tersebut, Kamis (25/6/2026).
Peninjauan dilakukan oleh Asisten I Pemerintah Kota Palembang, Kgs. H. Sulaiman Amin, yang hadir mewakili Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Dalam kunjungannya, Sulaiman Amin melihat langsung kondisi akses jalan yang saat ini tertutup sekaligus menyerap aspirasi masyarakat yang terdampak.
Kedatangan perwakilan Pemkot ini merupakan tindak lanjut dari aksi yang digelar Aliansi Masyarakat Cinde Bersatu.
Massa sebelumnya mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terkait penutupan jalan yang dinilai menghambat aktivitas warga.
Di hadapan perwakilan pemerintah, sejumlah warga menegaskan bahwa akses jalan tersebut telah lama menjadi jalur penghubung penting bagi masyarakat sekitar. Mereka meminta Pemkot segera mengambil keputusan agar jalan tersebut dapat kembali difungsikan sebagaimana mestinya.
Selama peninjauan, Sulaiman Amin melakukan pendokumentasian kondisi lapangan dan mendengarkan berbagai keterangan dari warga maupun pihak terkait. Namun, hingga saat ini Pemerintah Kota Palembang belum menyampaikan keputusan resmi mengenai status maupun langkah yang akan diambil terhadap akses jalan tersebut.
Sementara itu, Ketua RT 10A, Aon, menyatakan dukungannya terhadap pembukaan kembali jalan di kawasan Cineplex Cinde. Menurutnya, jalan tersebut bukan merupakan akses baru, melainkan telah digunakan masyarakat sejak puluhan tahun lalu.
“Jalan itu sudah ada sejak tahun 1960-an dan digunakan masyarakat. Kami berharap akses tersebut dibuka kembali demi kepentingan warga,” ujarnya.
Aon menilai keberadaan jalan tersebut memiliki nilai historis sekaligus fungsi sosial yang penting bagi masyarakat sekitar. Karena itu, penutupan akses dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan warga yang selama ini menggantungkan mobilitas pada jalur tersebut.
Di sisi lain, pihak Kecamatan Ilir Timur I memilih tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai status jalan yang dipersoalkan. Pemerintah kecamatan menyebut persoalan tersebut berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Palembang sehingga keputusan akhir menunggu hasil kajian dan sikap resmi Pemkot.
Bagi warga, peninjauan lapangan yang dilakukan pemerintah menjadi langkah awal yang positif. Namun mereka berharap proses tersebut tidak berhenti pada tahap pendataan semata, melainkan berujung pada kebijakan yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin hak masyarakat terhadap akses jalan umum.
Aliansi Masyarakat Cinde Bersatu menegaskan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut hingga pemerintah mengambil keputusan yang jelas. Mereka menilai akses jalan yang telah lama dimanfaatkan masyarakat seharusnya tetap dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan Pemerintah Kota Palembang. Keputusan yang akan diambil dinilai menjadi penentu arah penyelesaian polemik akses jalan Cineplex Cinde yang telah berlangsung cukup lama dan menjadi perhatian masyarakat setempat.(H Rizal).
