=========================================
MEDIABBC.co.id, PALEMBANG – Tekanan publik terhadap penegakan hukum dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret nama seorang pejabat publik di Kota Palembang terus menguat. Senin (15/6/2026), puluhan aktivis, mahasiswa, dan elemen masyarakat mendatangi Kantor DPRD Kota Palembang untuk mendesak adanya langkah konkret dari lembaga negara terkait laporan yang telah disampaikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN).
Massa menilai setiap dugaan pelanggaran hukum, terlebih yang dikaitkan dengan pejabat publik, tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Mereka meminta aparat berwenang segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara terbuka guna mengakhiri spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Koordinator aksi, M. Sanusi AS, SH, MH, menegaskan bahwa tuntutan mereka bukanlah bentuk penghakiman terhadap individu tertentu, melainkan dorongan agar seluruh proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Kami meminta negara hadir dan memberikan kepastian. Jika laporan masyarakat dinilai tidak berdasar, sampaikan kepada publik secara terbuka. Namun apabila terdapat fakta yang perlu didalami, maka proses hukum harus berjalan tanpa intervensi dan tanpa perlakuan istimewa,” ujar Sanusi.
Menurutnya, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar dibanding masyarakat biasa karena jabatan yang mereka emban lahir dari kepercayaan publik. Karena itu, setiap informasi yang berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat harus dijawab melalui mekanisme resmi, bukan dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan.
Dalam aksi tersebut, massa juga mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut terhadap laporan yang sebelumnya telah disampaikan kepada pihak berwenang. Mereka menilai keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa laporan masyarakat hanya berhenti di meja administrasi. Publik berhak mengetahui apakah laporan tersebut telah ditelaah, ditindaklanjuti, atau memerlukan proses pendalaman lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Sanusi.
Para demonstran menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bagian dari komitmen masyarakat sipil dalam mendukung perang melawan narkoba yang selama ini menjadi ancaman serius di Sumatera Selatan. Mereka menilai upaya pemberantasan narkotika akan kehilangan legitimasi apabila terdapat kesan bahwa hukum tidak diterapkan secara setara kepada semua pihak.
Sementara itu, Ketua PAC Harimau Sumatra Bersatu (HSB) Sukarame, Hadi Santoso, menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang bertujuan memastikan seluruh dugaan pelanggaran hukum ditangani secara profesional.
“Pemberantasan narkoba tidak boleh mengenal pengecualian. Namun kami juga mengingatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan asas praduga tak bersalah. Karena itu yang diperlukan saat ini adalah pemeriksaan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.
Massa aksi mengisyaratkan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut dan tidak menutup kemungkinan kembali turun ke jalan apabila belum terdapat perkembangan yang dianggap memadai.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak yang namanya disebut dalam tuntutan massa maupun dari instansi terkait mengenai substansi aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak terkait untuk memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.(H Rizal).
