=========================================
========================================
MEDIABBC.co.id – YOGYAKARTA — Direktur Eksekutif Human Studies Institut (HSI), Rasminto, menilai program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa dan pesisir. Namun, efektivitas kedua program prioritas nasional tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan manfaat nyata di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Rasminto dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi Implementasi Program Prioritas Nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” di Aula Perpustakaan Kampus INSTIPER Yogyakarta, Kamis (29/10/2026).
“Keberhasilan program nasional tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik atau pembentukan lembaga, tetapi juga kemampuan menciptakan aktivitas ekonomi produktif dan berkelanjutan,” ujar Rasminto.
Tantangan Operasional KDMP
Rasminto mencontohkan pelaksanaan KDMP di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Berdasarkan evaluasi lapangan, sebagian koperasi telah berjalan lewat kemitraan permodalan BUMD, sementara sebagian lainnya baru sebatas memiliki fasilitas fisik tetapi belum beroperasi.
Perbedaan kesiapan tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan pembelajaran bersama. Desa yang sudah berjalan dapat menjadi contoh good practice, sedangkan desa yang tertahan perlu mendapat pendampingan sesuai kendalanya—baik dari sisi kepengurusan, model bisnis, hingga permodalan.
“Pemerintah desa dapat memfasilitasi, tetapi partisipasi masyarakat, transparansi, dan profesionalisme harus menjadi fondasi utama. Jangan sampai koperasi hanya dibentuk demi memenuhi target kuantitatif,” tegasnya.
KNMP: Pembangunan Fisik Harus Diimbangi Akses Pasar
Mengenai program KNMP, Rasminto menyoroti masukan dari nelayan di Pantai Pasir, Kebumen. Meski pembenahan lingkungan kawasan pesisir mendapat respon positif, dampak pada pola bisnis dan peningkatan pendapatan nelayan dirasakan belum optimal.
Persoalan utama nelayan umumnya berkisar pada fluktuasi harga, biaya operasional melaut, kualitas penanganan pascapanen, hingga ketergantungan pada rantai pemasaran yang panjang.
“Infrastruktur harus menjadi sarana menggerakkan ekonomi, bukan tujuan akhir. Pembangunan fisik di kawasan pesisir perlu dihubungkan langsung dengan akses pasar, pengolahan hasil perikanan, dan peningkatan mutu produk,” jelas Rasminto.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi peran pendamping program agar memberikan solusi teknis dan inovasi usaha yang relevan, ketimbang sekadar menjalankan fungsi administratif.
Diferensiasi Indikator Keberhasilan
Rasminto mendorong pemerintah untuk membedakan antara indikator keluaran (output)—seperti jumlah bangunan atau lembaga yang berdiri—dengan indikator hasil (outcome) yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Evaluasi KDMP disarankan berfokus pada kesiapan operasional, kesehatan usaha, dan transparansi. Sementara itu, evaluasi KNMP mencakup pemanfaatan fasilitas, peningkatan pemasaran, dan dampaknya terhadap pendapatan nelayan.
“Evaluasi ini bukan untuk meragukan tujuan program, melainkan instrumen agar kebijakan yang berpotensi besar ini dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
(Kelana-03)
