=========================================
MEDIABBC.co.id, PALEMBANG – Gelombang desakan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menguat di Sumatera Selatan. Koalisi Aktivis Revolusioner (KAR) Sumsel secara terbuka menuntut BPK RI segera mengevaluasi, menonaktifkan sementara, serta memeriksa Kepala BPK Perwakilan Sumsel demi menjaga marwah lembaga pengawas keuangan negara tersebut.
Tuntutan itu akan disuarakan dalam aksi damai yang dijadwalkan berlangsung di halaman Kantor BPK Perwakilan Sumsel pada 18 Juni 2026. Sejumlah elemen aktivis dan masyarakat sipil dikabarkan akan bergabung dalam aksi tersebut.
KAR Sumsel menegaskan gerakan yang mereka lakukan bukan serangan terhadap individu, melainkan bentuk kontrol publik terhadap institusi negara yang memiliki peran strategis dalam mengawasi penggunaan uang rakyat.
“BPK adalah benteng terakhir pengawasan keuangan negara. Karena itu, pimpinan lembaga harus berada di bawah standar integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Tidak boleh ada ruang bagi keraguan publik,” tegas Koordinator Aksi KAR Sumsel, Yayan Joker.
Menurut KAR, terdapat tiga alasan mendasar yang melatarbelakangi tuntutan tersebut.
Pertama, aspek transparansi dan akuntabilitas. Sebagai lembaga yang bertugas mengaudit pengelolaan keuangan negara, BPK dinilai wajib menjadi teladan dalam keterbukaan kepada masyarakat.
Kedua, efektivitas pengawasan. Publik menginginkan hasil audit yang tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi mampu mendorong perbaikan nyata terhadap tata kelola anggaran daerah dan pemberantasan praktik penyimpangan.
Ketiga, pemulihan dan penguatan kepercayaan publik. KAR menilai kredibilitas lembaga negara harus dijaga melalui kepemimpinan yang mampu menghadirkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan keuangan negara.
Atas dasar itu, KAR Sumsel mendesak BPK RI melakukan evaluasi menyeluruh dan terbuka terhadap kinerja pimpinan BPK Perwakilan Sumsel serta mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Korlap Aksi, Reza Mars, mengatakan massa akan menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai, namun dengan sikap tegas agar tuntutan masyarakat tidak diabaikan.
“Kami datang bukan untuk mencari sensasi. Kami datang untuk memastikan fungsi pengawasan keuangan negara berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD Gempur Sumsel, Hendri Zikwan, menegaskan bahwa aksi tersebut membawa pesan besar tentang pentingnya reformasi tata kelola lembaga pengawasan.
“Satu suara untuk tata kelola yang bersih. Ini bukan gerakan menyerang orang per orang, tetapi gerakan moral untuk memperkuat institusi agar tetap dipercaya rakyat,” katanya.
KAR Sumsel berharap BPK RI tidak menutup mata terhadap aspirasi publik dan segera merespons tuntutan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan. Menurut mereka, kredibilitas lembaga pengawas keuangan negara merupakan fondasi penting dalam menjaga pengelolaan anggaran yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.(H Rizal).
