Desakan Menguat: Massa CACA Sumsel “Kepung” PN Palembang, Minta KPK Segera Tersangkakan Bupati OKU
MEDIABBC.co.id, PALEMBANG — Tekanan terhadap aparat penegak hukum kian memanas. Puluhan massa dari Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan (CACA Sumsel) turun ke jalan dan menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (31/3/2026). Mereka secara terbuka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menetapkan Bupati Ogan Komering Ulu, Teddy Meilwansyah, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi fee Pokir DPRD OKU.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Massa datang membawa tuntutan keras, menuding adanya indikasi kuat keterlibatan kepala daerah dalam pusaran korupsi yang kini tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Palembang.
Koordinator aksi, Reza Fahlepie, menegaskan bahwa publik tidak boleh dibungkam oleh proses hukum yang dinilai berjalan setengah hati.
“Ada fakta-fakta persidangan yang tidak bisa lagi diabaikan. Ini bukan sekadar dugaan, ini sudah mengarah pada pola sistematis. KPK tidak boleh tutup mata,” tegasnya lantang di hadapan massa.
Menurut Reza, sejumlah fakta yang mencuat di persidangan justru semakin menguatkan dugaan praktik korupsi terstruktur dalam pengelolaan dana Pokir DPRD OKU. Ia membeberkan adanya dugaan perintah pencairan dana oleh legislatif kepada eksekutif, komunikasi internal antar pejabat untuk mengamankan proyek Pokir, hingga aliran dana dari kontraktor sebagai “imbal jasa” proyek APBD.
Tak berhenti di situ, massa juga menyoroti dugaan praktik fee proyek yang disebut mengalir ke pucuk pimpinan daerah melalui perantara ajudan. Bahkan, muncul pula isu permintaan “jatah” THR dari kontraktor, indikasi yang dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan secara terang-terangan.
CACA Sumsel pun melontarkan tuntutan tanpa kompromi:
-
KPK diminta segera menetapkan Teddy Meilwansyah sebagai tersangka
-
Majelis hakim diminta menggali lebih dalam fakta persidangan, khususnya yang menyeret kepala daerah
-
Penegak hukum didesak bertindak tegas tanpa tebang pilih
“Jangan hanya berani menyentuh aktor lapangan. Kalau ada indikasi keterlibatan kepala daerah, harus diusut sampai tuntas. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ujar Reza.
Massa juga memberi peringatan keras. Jika tuntutan mereka diabaikan, gelombang aksi yang lebih besar akan digelar, termasuk kemungkinan membawa isu ini langsung ke Jakarta dengan menggeruduk kantor KPK.
Aksi berlangsung dalam pengawalan ketat aparat dan berakhir tertib. Namun pesan yang ditinggalkan jelas: publik mulai kehilangan kesabaran, dan tekanan terhadap penegakan hukum dalam kasus ini dipastikan akan terus membesar.(H Rizal).
