MEDIABBC.co.id, PALEMBANG — Dinamika internal Partai Kebangkitan Bangsa kembali menunjukkan perubahan signifikan. Dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kota Palembang yang digelar di Emelia Hotel, Sabtu (18/4/2026), mekanisme pemilihan ketua resmi bergeser: tanpa voting, tanpa perebutan suara.
Perubahan ini merupakan implementasi langsung hasil Muktamar PKB 2024 di Bali, yang menghapus pola pemilihan berbasis voting di tingkat cabang. Sebagai gantinya, Muscab kini difokuskan pada penyusunan strategi politik dan program pemenangan menjelang pemilu.
Perwakilan DPP PKB, Lalu Hardian Irfani, menegaskan bahwa Muscab kali ini bukan lagi arena kontestasi, melainkan forum konsolidasi.
“Tidak ada lagi pemungutan suara. Nama-nama calon hanya diumumkan, lalu akan mengikuti uji kelayakan dan kompetensi,” ujarnya.
Sebanyak enam nama mencuat sebagai calon ketua sementara, yakni Harya Pratystha Endhie Putra, Hj Siti Suhaefah, Hermanto Syayuti, Subeni, dan Pandi. Mereka akan menjalani proses Uji Kelayakan dan Kompetensi (UKK) yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat di Palembang.
Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan DPP PKB. Hasil UKK akan dikirim ke pusat, sebelum ditentukan langsung oleh Ketua Umum DPP PKB siapa yang akan memimpin DPC PKB Kota Palembang periode 2026–2031.
Langkah ini menegaskan sentralisasi keputusan di tubuh partai, sekaligus menjadi indikator kuat bahwa PKB tengah memperketat standar kepemimpinan di daerah. Penilaian tidak hanya berbasis loyalitas, tetapi juga rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, hingga aspek psikologis kandidat.
“Semua aspek dinilai: pengalaman organisasi, ketokohan di masyarakat, leadership, sampai kesiapan mental,” tegas Lalu Hardian.
Target yang dibidik pun tidak main-main. PKB Palembang dipatok minimal meraih delapan kursi DPRD pada pemilu mendatang, sekaligus merebut posisi pimpinan dewan.
Dengan mekanisme baru ini, PKB tampak ingin menghindari konflik internal yang kerap muncul akibat voting, sekaligus memastikan kader terbaik yang terpilih benar-benar siap bertarung di medan politik.
Di sisi lain, pesan DPP jelas, kader tidak boleh hanya aktif di internal partai.,turun ke masyarakat menjadi kewajiban mutlak jika ingin memenangkan pertarungan elektoral.
Perubahan sistem ini menandai babak baru dalam strategi politik PKB lebih terpusat, lebih selektif, dan berorientasi penuh pada kemenangan.(H Rizal).
